Prof Rokhmin Gagas 7 Transformasi Akuakultur Nasional

MNAINDONESIA.ID - “Laut bukan sekadar hamparan air yang luas, melainkan sumber kehidupan, kesejahteraan, dan masa depan bangsa.” Semangat tersebut menjadi landasan penting dalam mendorong sektor akuakultur atau perikanan budidaya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan hal tersebut dalam pidato utama bertajuk “Aquaculture as a Gamechanger for Golden Indonesia 2045 and for a Better, Prosperous, and Sustainable World” pada The 12th International Conference of Aquaculture Indonesia (ICAI 2026), yang berlangsung pada 21–22 Oktober 2026 di Hotel Tentrem, Semarang, Jawa Tengah.

Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu menekankan bahwa Indonesia harus mengembangkan akuakultur sebagai industri modern yang produktif, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan akuakultur tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi. Pemerintah bersama pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat perlu memperkuat inovasi teknologi, hilirisasi industri, serta pengelolaan lingkungan.

Prof Rokhmin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 26,26 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas 7,85 juta ton perikanan tangkap, 6,76 juta ton budidaya hewan akuatik, dan 11,65 juta ton rumput laut.

Sementara itu, nilai ekspor produk perikanan nasional mencapai sekitar 6,27 miliar dolar AS, meningkat 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas udang menjadi penyumbang terbesar dengan nilai ekspor sekitar 1,87 miliar dolar AS.

Meski demikian, Prof Rokhmin menilai potensi akuakultur Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Sejumlah persoalan masih menghambat pengembangan sektor tersebut, antara lain rendahnya produktivitas, tingginya biaya pakan dan energi, penyakit ikan, keterbatasan benih berkualitas, akses pembiayaan, serta lemahnya integrasi rantai pasok.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Prof Rokhmin menawarkan tujuh transformasi strategis pengembangan akuakultur nasional.

Ketujuh strategi tersebut meliputi pengembangan budidaya berdasarkan daya dukung ekologis, peningkatan produktivitas melalui inovasi teknologi, penguatan kesehatan ikan dan ketahanan iklim, pembangunan rantai pasok terintegrasi, pemberdayaan pembudidaya kecil, peningkatan daya saing internasional, serta penguatan tata kelola dan sumber daya manusia.

Ia juga mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), bioteknologi, sistem bioflok, dan teknologi pemantauan kualitas air untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Selain teknologi, hilirisasi komoditas seperti udang, ikan, dan rumput laut dinilai penting untuk menghasilkan produk bernilai tambah, termasuk pangan fungsional, farmasi, kosmetik, dan biomaterial ramah lingkungan.

Prof Rokhmin menegaskan bahwa modernisasi akuakultur harus memberikan manfaat nyata bagi pembudidaya skala kecil, perempuan, generasi muda, dan masyarakat pesisir.

Ia turut menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam penelitian, investasi, transfer teknologi, dan penguatan akses pasar.

Melalui ICAI 2026, Rokhmin berharap terbangun kolaborasi konkret antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat untuk mempercepat transformasi akuakultur nasional.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan akuakultur harus diukur melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan ekonomi, serta keberlanjutan ekosistem perairan.

Dengan demikian, sektor akuakultur diharapkan mampu menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi biru sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.