Di UNHAN, Prof Rokhmin Paparkan Roadmap Menuju Kejayaan Maritim 2045

MNAINDONESIA.ID - Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah, tetapi potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global, perubahan iklim, dan persaingan antarnegara, pembangunan ekonomi biru dinilai menjadi langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi perhatian Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004, dalam Workshop Peringatan Hari Maritim Sedunia 2026 yang diselenggarakan Program Studi Magister Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, di Kampus Salemba, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Mengangkat tema Membangun Keunggulan Maritim Indonesia melalui Ekonomi Biru, Rokhmin menekankan pentingnya mengubah kekayaan sumber daya kelautan menjadi kekuatan ekonomi yang produktif, berdaya saing, inklusif, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam paparannya, Prof Rokhmin menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, dengan 77 persen wilayah berupa laut dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer. Kondisi geografis tersebut memberikan keunggulan komparatif yang sangat besar bagi pengembangan sektor kelautan.

Namun, kekayaan alam semata tidak cukup. Indonesia membutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, tata kelola yang baik, serta sistem rantai pasok terintegrasi agar potensi tersebut mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Menurut Prof Rokhmin, pembangunan ekonomi biru harus mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, hingga transportasi dan industri maritim.

Pengembangan sektor-sektor tersebut perlu berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem pesisir, konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Ia juga menyoroti arah pembangunan ekonomi biru nasional menuju 2045. Dalam peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan kontribusi produk domestik bruto maritim sebesar 15 persen, perluasan kawasan konservasi perairan hingga 97,5 juta hektare, serta kontribusi lapangan kerja kemaritiman mencapai 12 persen.

Untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung produktivitas serta daya saing industri kelautan nasional.

Dalam konteks keamanan maritim, Prof Rokhmin memandang Universitas Pertahanan memiliki peran strategis untuk menghubungkan aspek pertahanan, keselamatan pelayaran, ketahanan rantai pasok, dan keberlanjutan ekonomi kelautan.

Perguruan tinggi didorong menghasilkan kajian terapan, inovasi teknologi, serta rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat menjawab persoalan nyata di lapangan.

Prof Rokhmin turut menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media dalam mempercepat transformasi ekonomi maritim.

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.

Bagi Prof Rokhmin, masa depan maritim Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya kekayaan laut, tetapi juga kemampuan bangsa mengelolanya secara cerdas, adil, dan bertanggung jawab.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, inovasi teknologi, dan sumber daya manusia unggul, ekonomi biru berpeluang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia menuju Indonesia Emas 2045.