Aroma Politik di Meja Domino, PB PORDI Sayangkan KONI Pilih Cabor Instan dan Menganaktirikan Prestasi

MNAINDONESIA.ID - Dunia olahraga nasional kembali disuguhkan tontonan yang jauh dari nilai-nilai fair play. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yang seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga integritas dan prestasi olahraga di tanah air, justru dituding menjadi panggung pengkondisian politik oleh oknum-oknum demi syahwat kekuasaan.

Ironi kelam ini membuncah dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Bagaimana tidak? Sebuah organisasi olahraga domino yang baru seumur jagung baru berproses empat bulan dengan mulus mendapatkan karpet merah pengakuan dari KONI.

Sementara itu, Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI), yang telah bertahun-tahun merajut prestasi dari tingkat regional, nasional, hingga internasional, justru didepak dan diabaikan.

Manipulasi Prosedur dan Pemutarbalikan Fakta

Penolakan KONI terhadap PB PORDI bukan sekadar masalah administrasi, melainkan sebuah bentuk cacat prosedur yang nyata. Pimpinan KONI berdalih bahwa dokumen pengajuan PORDI baru diterima pada 20 Mei 2026—sebuah klaim menggelikan yang dinilai sebagai upaya pemutarbalikan fakta secara sengaja.

Jika kita menilik rekam jejak digital dan administratif, PB PORDI bukanlah pemain baru yang datang tiba-tiba. Mereka telah berjuang membangun fondasi olahraga domino sejak tahun 2019:

• 9 Maret 2022: Melakukan audiensi resmi di Kantor KONI Pusat dengan Bidang Organisasi dan Hukum.

• Legalitas Kuat: Mengantongi SK Kemenkumham Nomor AHU-0006864.AH.01.07.TAHUN 2022 atas rekomendasi resmi Sekjen KONI.

• 4 Mei 2026: Menyerahkan seluruh dokumen final yang telah diverifikasi oleh Ketua Bidang Hukum KONI.

Kerja keras selama hampir empat tahun untuk memenuhi syarat ketat AD/ART KONI—seperti membentuk kepengurusan 50% + 1 di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota hingga sukses menggelar minimal empat kali Kejuaraan Nasional (Kejurnas)—seolah menguap begitu saja di tangan para elit KONI.

4 Bulan vs 4 Tahun: Siasat Culas "Cabor Instan"

Meloloskan organisasi kompetitor yang baru berusia empat bulan, sementara agenda tersebut bahkan tidak tercantum dalam rundown resmi Rakernas, mempertegas adanya pengkondisian politik sepihak.

"Kami anggap KONI loloskan Cabor Instan cacat prosedur. Insha Allah, kami siap tempuh jalur hukum," tegas Ketua Umum PB PORDI, DR. H. Andi Jamaro Dulung, M.S.

Tindakan memaksa masuknya organisasi instan ini tidak hanya mencederai PB PORDI, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi iklim olahraga prestasi di Indonesia. Jika kepengurusan olahraga bisa "dikarbit" hanya dalam waktu empat bulan demi kepentingan politik praktis, maka hancurlah marwah pembinaan atlet yang selama ini digaungkan.

Meski Keputusan KONI Sepihak, PB PORDI Tetap Solid

Menghadapi perlakuan diskriminatif ini, PB PORDI di bawah komando Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.S., dan Sekretaris Jenderal Prof. Dr. H. Mansyur Achmad KM, M.Si., memilih jalur yang elegan namun tegas. Mereka menolak mentah-mentah hasil Rakernas KONI dan bersiap membawa sengkarut ini ke ranah hukum.

Langkah hukum ini adalah sinyal penting bahwa integritas olahraga tidak bisa dinegosiasikan. Di tingkat akar rumput, ketidakadilan ini justru menjadi perekat soliditas. PB PORDI menyerukan kepada seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov), Pengda, Pengcam, hingga para atlet di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi.

PB PORDI membuktikan bahwa kedewasaan berorganisasi jauh lebih bernilai ketimbang selembar kertas pengakuan yang diraih dengan cara-cara yang dinilai culas. Mereka tetap tegak berdiri, menjaga komitmen pada olahraga yang sehat, dan membuktikan bahwa soliditas sejati lahir dari prestasi dan proses yang jujur, bukan dari hasil kongkalikong di atas meja politik.