DPR RI Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Inggris Bahas Konservasi dan Pembiayaan Taman Nasional

MNAINDONESIA.ID - DPR RI menerima kunjungan delegasi United Kingdom All-Party Parliamentary Group (APPG) on International Conservation yang didukung oleh International Conservation Caucus Foundation (ICCF) dalam sebuah Parliamentary Hearing yang berlangsung di ruang rapat DPR RI, Senayan, Jakarta.

Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama Indonesia–Inggris dalam pembiayaan taman nasional melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership/PPP), serta strategi climate avoidance melalui konservasi lahan gambut dan ekosistem pesisir sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim.

Delegasi DPR RI dalam pertemuan ini dipimpin oleh Bapak G. Budisatrio Djiwandono selaku Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Turut hadir sebagai anggota delegasi, yakni Bapak Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. (Anggota Komisi IV), Ibu Hj. Rina Sa’adah, Lc., M.Si. (Anggota Komisi IV), Bapak H. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M. (Anggota Komisi VI), Bapak Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si. (Anggota Komisi XIII), serta Bapak (Ravindra Airlangga, M.S. (Anggota Komisi VI).

Sementara itu, delegasi dari Inggris yang hadir dalam forum ini berasal dari All-Party Parliamentary Group (APPG) on International Conservation yang didukung oleh ICCF, yakni Barry Gardiner MP dari Partai Labour selaku Chairman UK APPG on International Conservation, The Rt. Hon Graham Stuart MP dari Partai Conservative, Kerry McCarthy MP dari Partai Labour, serta Blake Stephenson MP dari Partai Conservative.

Dalam forum tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya penataan ruang yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Ia menyoroti bahwa dalam kerangka tata ruang, setiap pulau atau wilayah administrasi semestinya memiliki kawasan lindung minimal 30 persen. Menurutnya, penguatan kembali kebijakan tersebut penting dilakukan agar kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana alam tidak terus berulang.

\Prof. Rokhmin juga menegaskan bahwa konservasi bagi negara berkembang seperti Indonesia harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Konservasi tidak semata-mata dimaknai sebagai kawasan tertutup tanpa pemanfaatan, melainkan sebagai pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara bijak untuk sebesar-besarnya kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Selain itu, turut disoroti besarnya potensi Indonesia dalam pengembangan blue carbon. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 70 persen wilayah berupa laut, Indonesia memiliki kapasitas besar dalam penyerapan karbon, terutama melalui ekosistem mangrove yang daya serap karbonnya jauh lebih tinggi dibandingkan hutan daratan. Karena itu, rehabilitasi mangrove, termasuk di kawasan tambak terlantar, menjadi salah satu langkah strategis yang dapat memperkuat kontribusi Indonesia terhadap penyerapan karbon global.

Melalui forum ini, DPR RI menegaskan pentingnya diplomasi parlemen dalam memperkuat kolaborasi internasional di bidang konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, serta pengembangan model pembiayaan berkelanjutan untuk menjaga ekosistem strategis Indonesia. DPR RI juga memandang bahwa dukungan negara-negara maju, termasuk dalam aspek pendanaan dan teknologi, menjadi faktor penting agar agenda konservasi dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional.