MBG Dinilai Lebih Mendesak daripada Lapangan Kerja

MNAINDONESIA.ID - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebutuhan yang lebih mendesak untuk segera dilaksanakan dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja. Penegasan tersebut disampaikan dalam sebuah forum ekonomi nasional yang digelar di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menurut Rachmat, persoalan pemenuhan gizi masyarakat tidak dapat ditunda karena menyangkut kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat miskin. Ia menilai bahwa upaya penciptaan lapangan kerja tetap penting, namun tidak akan efektif apabila kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pangan dan gizi, belum terpenuhi.

“Lapangan kerja penting, tetapi makan bergizi lebih mendesak. Jika seseorang sudah kelaparan, maka pendekatan jangka panjang seperti membuka lapangan kerja tidak akan langsung menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Rachmat mengibaratkan kondisi tersebut seperti memberi alat kepada seseorang yang sudah berada dalam kondisi sangat lemah. Dalam situasi kelaparan akut, intervensi langsung berupa pemenuhan makanan dinilai lebih relevan untuk menyelamatkan kondisi masyarakat sebelum masuk ke tahapan pemberdayaan ekonomi.

Ia juga menyoroti masih adanya realitas sosial di berbagai daerah, seperti anak-anak yang berangkat sekolah tanpa asupan gizi memadai serta kondisi kemiskinan ekstrem di wilayah terpencil. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur fisik, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan secara bertahap sejak awal masa pemerintahan. Program ini menyasar pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Rachmat menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur sosial yang sama pentingnya dengan pembangunan jalan, pelabuhan, atau kawasan industri. Ia menilai bahwa peningkatan kualitas gizi masyarakat akan berdampak langsung pada peningkatan kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas tenaga kerja di masa depan.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia secara bertahap hingga akhir 2026. Dalam pelaksanaannya, program ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari rantai pasok penyediaan makanan.

Meski demikian, pernyataan bahwa MBG lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja berpotensi memunculkan diskusi di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai tantangan ketenagakerjaan tetap perlu mendapat perhatian serius seiring dengan percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa kedua agenda tersebut tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi, dengan pemenuhan gizi masyarakat ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang.