Prof Rokhmin: Negeri ini Butuh Penegak Hukum Berintegritas

MNAINDONESIA.ID -Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa bukan sekadar lembaga pendidikan hukum, melainkan tempat pembentukan karakter, integritas, dan moralitas generasi emas yang akan menjadi jaksa dan hakim berwawasan kebangsaan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof Rokhmin Dahuri, saat memberikan kuliah umum bertajuk “Pembangunan Sistem Hukum untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045” di Aula Zamrud Khatulistiwa, STIH Adhyaksa, Rabu (8/10/2025).

Dalam sambutannya, Prof Rokhmin menegaskan bahwa bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh orang-orang cerdas, melainkan oleh mereka yang berintegritas.

“Kampus ini adalah rahimnya para jaksa yang berani berkata benar, hakim yang jujur, takut kepada Tuhan, dan menjadikan hukum sebagai panglima,” tegasnya di hadapan ratusan mahasiswa baru.

Ia membakar semangat para mahasiswa agar tidak sekadar mengejar gelar, tetapi menjadi pelita keadilan di tengah carut-marut moralitas hukum bangsa.

“Yang mahal hari ini bukan kecerdasan, tapi kejujuran. Karena bangsa ini butuh lebih banyak orang jujur daripada orang pintar yang korup,” ujarnya lantang.

Dalam paparannya, Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Gus Dur dan Megawati itu menguraikan potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia, mulai dari cadangan nikel terbesar di dunia, kekayaan laut senilai ribuan triliun rupiah, hingga posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Namun, kekayaan itu belum mampu memberi nilai tambah bagi rakyat.

“Kita masih menjual bahan mentah dan membeli kembali produk jadi dengan harga berlipat. Ini pola kolonial lama yang harus diakhiri,” kritiknya.

Menurut Prof Rokhmin, lemahnya daya saing industri nasional disebabkan oleh buruknya tata kelola, kebijakan ekonomi yang tidak konsisten, serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata.

Ia mengingatkan bahwa tanpa perubahan arah ekonomi dari konsumsi menuju produksi, dari impor menuju ekspor, dan dari eksploitasi menuju inovasi, Indonesia akan tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.

“Relokasi industri global lebih memilih negara lain karena kita belum siap dalam hal infrastruktur, hukum, dan kepastian investasi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Prof Rokhmin menegaskan bahwa hukum adalah pondasi utama pembangunan nasional.

“Negara kuat bukan karena banyaknya regulasi, tapi karena keadilan yang ditegakkan dan hukum yang berpihak pada kepentingan nasional,” pungkasnya.