Prof Rokhmin Dahuri: Jangan Tumbalkan Ekologi Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi

MNAINDONESIA.ID - Ambisi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju pada tahun 2045 dipastikan tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan dongkrak pertumbuhan ekonomi, masifnya infrastruktur, dan derasnya arus investasi. Kunci utama keberhasilan visi tersebut justru terletak pada kemampuan negara dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pesan strategis itu menjadi sorotan utama dalam forum Leader Lecture bertajuk “Supremasi Ekologi dalam Pembangunan Berkelanjutan” yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Jakarta, Kamis (4/6).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa penguatan perspektif ekologis dalam perumusan kebijakan nasional kini sudah berada di titik krusial dan tidak bisa ditawar lagi.

"“Saya mengapresiasi terselenggaranya Leader Lecture ini sebagai ruang penguatan wawasan bagi jajaran KLH/BPLH. Forum ini penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat,”ujar Jumhur Hidayat.

Hadir sebagai pembicara utama, Guru Besar IPB University sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri. Dalam paparannya, Prof Rokhmin mengupas tuntas arah kompas pembangunan nasional yang harus tetap adaptif di tengah kepungan tantangan lingkungan global yang kian eskalatif.

Tokoh Nelayan Nasional ini pun  menjelaskan bahwa Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 286,7 juta jiwa, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan ekonomi global.

Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Gus Dur dan Megawati itu mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen perdagangan barang dunia dengan nilai mencapai USD15 triliun per tahun melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sebuah fakta yang menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam perekonomian global.

Namun demikian, Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa potensi besar tersebut tidak secara otomatis menjamin kemajuan bangsa. Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dominasi tenaga kerja sektor informal, deindustrialisasi prematur, hingga meningkatnya tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Di tingkat global, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, krisis sumber daya alam, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi ancaman nyata yang dapat menghambat agenda pembangunan jika tidak diantisipasi secara serius.

“Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Namun potensi itu hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola secara bijak, berkelanjutan, dan tidak melampaui daya dukung lingkungan,” tegas Prof. Rokhmin.

Menurutnya, paradigma pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan abad ke-21. Indonesia membutuhkan pendekatan baru yang menempatkan ekologi sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Konsep tersebut dikenal sebagai supremasi ekologi, yakni prinsip yang menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai rujukan utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi, investasi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem.

“Tanpa supremasi ekologi, pembangunan hanya akan menghasilkan pertumbuhan jangka pendek yang pada akhirnya dibayar mahal oleh kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas hidup generasi mendatang,” ujarnya.