Raksasa Maritim yang Tidur: Prof Rokhmin Membedah Strategi Kalsel Sulap Potensi Sungai Jadi Mesin Ekonomi

MNAINDONESIA.ID - Di tengah bayang-bayang perlambatan ekonomi global dan tantangan deindustrialisasi yang menghantui Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menorehkan prestasi gemilang. Wilayah ini resmi tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, sebuah capaian strategis yang menjadi modal besar menuju visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan berada pada angka 3,73 persen. Angka fantastis ini menempatkan Kalsel di peringkat ke-37 dari 38 provinsi di Indonesia—hanya berada di atas Provinsi Bali yang mencatat 3,42 persen dan jauh meninggalkan rata-rata tingkat kemiskinan nasional yang berada di angka 8,25 persen. Di tingkat regional Kalimantan, Kalsel juga tampil sebagai yang terbaik mengungguli Kalimantan Tengah (4,94 persen) dan Kalimantan Timur (5,19 persen).

Prestasi luar biasa ini menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Borneo, Banjarmasin, pada Senin, 6 Juli 2026. Dalam forum ilmiah bertajuk “Integrasi Pengelolaan Lingkungan Melalui IPTEK, Transformasi Sains, Hukum, Sosial, Ekonomi, dan Budaya Menuju Ekosistem dan Pembangunan Berkelanjutan” tersebut, Anggota DPR RI sekaligus Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, hadir memberikan pidato kunci (keynote speech) yang memukau.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 ini menegaskan bahwa torehan positif Kalsel tidak boleh membuat semua pihak cepat berpuas diri. Indonesia, menurutnya, saat ini sedang menghadapi krisis lapangan kerja berat, di mana pada tahun 2025 hanya mampu menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru bagi 3,5 juta angkatan kerja baru per tahun. Kondisi ini diperparah oleh fenomena penurunan kelas menengah nasional yang rentan jatuh miskin akibat upah buruh yang rendah.

"Untuk menjaga agar capaian kemiskinan yang rendah ini tetap bertahan, masyarakat Kalsel harus didorong ke sektor pekerjaan yang produktif, akses layanan dasar yang kuat, serta mitigasi risiko ekologis bagi masyarakat sungai," ujar Prof. Rokhmin di hadapan civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan para pemangku kebijakan.

Sebagai solusi konkret, Prof. Rokhmin memaparkan peta jalan (road map) pembangunan berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy) yang inklusif. Sektor kelautan, perikanan, dan pengelolaan wilayah sungai di Kalsel dinilai memiliki potensi raksasa yang belum digarap secara optimal. Ia meyakini, pemanfaatan potensi maritim dan lahan basah yang dipadukan dengan inovasi teknologi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai dua digit.

Namun, transformasi ekonomi ini mustahil terwujud tanpa adanya sinergi yang kokoh. Prof. Rokhmin mendesak penerapan model kolaborasi Penta Helix secara agresif di Kalsel. Model ini melibatkan lima pilar utama yang saling terintegrasi: Pemerintah selaku regulator, akademisi/perguruan tinggi sebagai penyedia riset dan inovasi, pelaku industri, komunitas masyarakat, serta media massa.

"Perguruan tinggi seperti ULM harus menjadi motor penggerak literasi sains dan riset lahan basah guna menciptakan SDM yang memiliki kapasitas inovasi tinggi," tambah Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu. 

Melalui kolaborasi lintas sektor yang konsisten, Kalimantan Selatan diharapkan tidak hanya menjadi benteng pertahanan kemiskinan, tetapi juga menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi biru berkelanjutan yang memacu daya saing Indonesia di kancah global.