Anak Buah Bahlil Pastikan Tambang Nikel Raja Ampat Tak Bermasalah

MNAINDONESIA.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya angkat bicara mengenai kontroversi tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam pernyataan resminya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Tri Winarno, menyatakan bahwa tidak ditemukan masalah berarti di area tambang yang dikelola oleh PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Aneka Tambang (Antam).

Pernyataan itu dilontarkan usai ia mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung lokasi tambang yang menjadi bahan perbincangan publik dan viral di media sosial.

"Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah," ujar Tri Winarno dengan nada mantap, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025).

Namun, klaim “tidak ada masalah” ini justru menuai tanda tanya besar. Apalagi, di tengah meningkatnya kekhawatiran publik akan dampak kerusakan lingkungan di salah satu wilayah konservasi alam paling ikonik di dunia. Masyarakat dan pegiat lingkungan mempertanyakan standar penilaian yang digunakan Kementerian ESDM dan menuntut transparansi atas hasil inspeksi tersebut.

Tri mengungkapkan bahwa pihaknya telah menurunkan tim Inspektur Tambang ke berbagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan dan hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi Menteri ESDM. Meski mengakui bahwa reklamasi di lokasi tambang terbilang baik, Tri tetap menekankan bahwa keputusan akhir masih menunggu laporan resmi dari Inspektur Tambang.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Antam, I Dewa Wirantaya, menjelaskan bahwa PT Gag Nikel berkomitmen menjalankan praktik pertambangan yang patuh terhadap aturan teknis dan lingkungan. “Kehadiran PT Gag Nikel di sini diharapkan bukan hanya memberi nilai tambah secara bisnis, tapi juga sebagai agen pembangunan bagi masyarakat Pulau Gag,” kata Wirantaya, seakan ingin meyakinkan publik bahwa korporasi plat merah itu hadir membawa manfaat, bukan petaka.

Meski begitu, belum ada penjelasan rinci mengenai indikator lingkungan yang digunakan dalam inspeksi. Terlebih, pernyataan yang menyebut tidak adanya sedimentasi hanya berdasarkan “pengamatan dari atas” makin memperkuat keraguan banyak pihak atas objektivitas pengawasan yang dilakukan.

Raja Ampat adalah kawasan yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia dengan biodiversitas luar biasa. Maka, segala aktivitas industri—terutama pertambangan—di wilayah ini tak bisa dianggap sepele. Kritik tajam dari masyarakat sipil dan aktivis lingkungan pun menyeruak, menuntut audit lingkungan yang independen dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengawasan.

Jika klaim “tidak ada masalah” hanya didasarkan pada kunjungan singkat dan penilaian sepihak, maka publik patut khawatir: jangan-jangan yang sedang dipertahankan bukan kelestarian alam, melainkan izin operasi tambang itu sendiri.