Hadirkan Wakil Bupati Halut, FMPS Anti Ilegal Fishing Gelar Semnas Arah dan Kebijakan Pembangunan Berbasis Kepulauan

MNAINDONESIA.ID - Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Anti Ilegal Fishing menggandeng Pemerintah Daerah Halmahera Utara dalam sebuah kegiatan akademik yang akan membahas arah dan kebijakan pembangunan berbasis kepulauan. Agenda ini dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2025 di Universitas Negeri Jakarta dan akan menghadirkan sejumlah narasumber kunci yang berkompeten di bidangnya.

Ketua Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Anti Ilegal Fishing, M. Natsir Amir, menjelaskan bahwa kolaborasi ini lahir dari kesadaran bersama bahwa isu kepulauan bukan hanya persoalan geografis, tetapi juga menyangkut arah kebijakan strategis yang menentukan masa depan pembangunan nasional, khususnya bagi daerah-daerah maritim. Menurutnya, mahasiswa  tidak boleh hanya berkutat pada ruang akademik, melainkan juga mampu hadir dengan gagasan yang bisa memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan pembangunan.

Dalam kegiatan ini, salah satu narasumber utama adalah Dr. Kasman Hi Ahmad, Wakil Bupati Halmahera Utara, yang akan memaparkan perspektif daerah mengenai tantangan dan peluang pembangunan di wilayah kepulauan. 

Selain itu, FMPS juga bakal menghadirkan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi bagian penting, mengingat lembaga ini memiliki mandat strategis dalam menjaga kedaulatan maritim sekaligus mendukung kebijakan perikanan berkelanjutan. Tidak ketinggalan, sejumlah akademisi juga akan turut memberikan pandangan kritis dan konstruktif terkait pembangunan berbasis kepulauan dari sudut pandang riset dan ilmu pengetahuan.

Natsir menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat diskusi biasa, melainkan sebagai wadah menjembatani pemikiran akademisi, pemerintah, dan masyarakat. 

Ia meyakini, dengan menggabungkan perspektif kebijakan daerah, pandangan regulator pusat, dan kajian akademis, maka akan lahir rumusan yang bisa menjadi rekomendasi bersama untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan.

Halmahera Utara, sebagai salah satu daerah kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang besar, dinilai sangat tepat menjadi fokus pembahasan. Pembangunan berbasis kepulauan menuntut kebijakan yang sensitif terhadap karakter geografis, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, forum ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan yang konkret mengenai bagaimana pemerintah daerah dan pusat bisa bersinergi dalam mengoptimalkan potensi maritim tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Momentum ini juga menjadi penting karena Indonesia tengah berupaya memperkuat konsep ekonomi biru yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Diskusi ini diharapkan dapat memperkaya perspektif kebijakan nasional, sekaligus memperlihatkan bagaimana peran mahasiswa pascasarjana mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengawal arah pembangunan berbasis kepulauan.

Selain membicarakan arah kebijakan, forum ini juga akan menyinggung isu strategis lain seperti tata kelola perikanan berkelanjutan, pengawasan laut, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir. Kolaborasi lintas aktor ini diyakini mampu membuka ruang dialog yang produktif dan melahirkan pemikiran segar yang dibutuhkan bangsa di tengah kompleksitas tantangan maritim.

Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap masa depan kepulauan Indonesia, kegiatan yang digelar Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Anti Ilegal Fishing bersama Pemda Halmahera Utara ini akan menjadi ajang penting untuk merumuskan gagasan strategis. Harapannya, hasil dari pertemuan ini tidak berhenti di ruang seminar, melainkan bisa dikawal dan diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.