Di Dies Natalis ke-39 PPN Surabaya, Sesditjen PSDKP Bahas 3 Mantra Penting Sektor Kelautan

mnaindonesia.id

Sep 18, 2026 - 16:24

Sep 18, 2026 - 16:25

Di Dies Natalis ke-39 PPN Surabaya, Sesditjen PSDKP Bahas 3 Mantra Penting Sektor Kelautan

MNAINDONESIA.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus memperketat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sekaligus mendorong modernisasi kapal perikanan nasional. Langkah strategis ini diambil guna melindungi potensi ekonomi laut Indonesia yang nilainya mencapai 180 miliar dolar AS per tahun dari maraknya praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen PSDKP, Saiful Umam, saat menyampaikan orasi ilmiah bertajuk "Peran PSDKP dalam Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia" pada upacara Dies Natalis ke-39 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Kamis (17/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Saiful Umam secara khusus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direktur PPNS, Rachmad Tri Soelistijono, S.T., M.T., beserta seluruh civitas akademika PPNS atas sambutan hangat dan komitmen luar biasa dalam mendukung kemajuan industri perkapalan serta pengawasan maritim nasional.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh kurang lebih 350 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan TNI AL, Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), perusahaan perkapalan mitra, himpunan alumni, hingga jajaran dosen dan mahasiswa PPNS.

Dalam materi orasinya, Saiful memaparkan tiga poin utama, yaitu arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, peran strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) dalam mendukung pembangunan sektor kelautan, serta peluang kerja sama dan karier di bidang pengawasan SDKP.

Potensi Kelautan dan Pengawasan Berbasis Teknologi

Saiful menegaskan bahwa wilayah perairan Indonesia memiliki potensi tangkapan ikan lestari sebesar 12,01 juta ton per tahun. Namun, sektor maritim nasional dihadapkan pada tantangan besar, seperti maraknya illegal fishing yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga 4 miliar dolar AS setiap tahunnya, serta 35 persen stok ikan nasional yang mengalami over-exploitation.

"Pengawasan dan penegakan hukum yang tepat merupakan kunci utama keberlanjutan sektor kelautan. Tanpa pengawasan ketat, sulit bagi kita untuk mewujudkan kedaulatan serta memberikan kepastian usaha dan kesejahteraan bagi para nelayan," tegas Saiful.

Ia memaparkan bahwa sepanjang periode 2021 hingga 2025, Ditjen PSDKP telah menangkap 1.140 kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia dan menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp16 triliun. Area prioritas pengawasan meliputi Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Selat Malaka, Laut Arafura, dan Laut Jawa. Pengawasan ini didukung oleh Smart Surveillance System berbasis radar satelit, VMS, AIS, 34 kapal pengawas, 91 speedboat, pesawat patroli, serta Remotely Operated Vehicle (ROV).

Modernisasi Kapal dan Kerjasama Strategis PPNS

Di samping penegakan hukum, KKP juga menargetkan pembangunan 1.582 unit kapal perikanan berbahan dasar baja untuk menggantikan armada konvensional. Program ini diproyeksikan menyerap hingga 20.094 awak kapal perikanan (AKP) serta meningkatkan efisiensi BBM dan keselamatan kerja nelayan.

Di sela-sela kunjungan kerjanya di PPNS, jajaran Ditjen PSDKP juga berkesempatan meninjau secara langsung berbagai fasilitas kampus dan workshop/bengkel kerja unggulan PPNS, seperti galangan kapal mini, bengkel welding/pengelasan, laboratorium uji kompetensi, laboratorium elektronika, serta fasilitas pendukung lainnya.

Atas kontribusi dan orasi yang disampaikan, Senat PPNS menyampaikan apresiasi tinggi dan terima kasih atas sinergi kerja sama yang telah terjalin baik dengan Ditjen PSDKP. Pihak PPNS berharap kerja sama ke depan dapat terus diperluas dan ditingkatkan.

Beberapa peluang kolaborasi strategis yang diharapkan meliputi program magang kerja mahasiswa, pengembangan sensor untuk pengawasan bawah air, pemetaan ruang laut, pelatihan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas bagi awak kapal negara, serta berbagai potensi kerja sama teknis lainnya demi mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.