Prof Rokhmin: Kemerdekaan Itu Menyejahterakan, Bukan Cuma Gemay Gemoy

MNAINDONESIA.ID - Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kembali dirayakan dengan berbagai kegiatan meriah di tengah masyarakat. Namun, di balik kibaran bendera dan semarak perayaan, masih tersimpan persoalan serius yang dihadapi rakyat: lapangan kerja terbatas, upah rendah, daya beli melemah, serta kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI sekaligus tokoh nelayan Indonesia, Prof. Rokhmin Dahuri yang mengaku miris melihat Indonesia saat ini.

"Kemerdekaan harus menghadirkan kehidupan yang layak, pekerjaan yang bermartabat, penghasilan yang cukup, penegakan hukum yang adil, dan pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan rakyat, namun yang ada saat ini, bisa dilihat saja," ujar Prof Rokhmin usai menjadi inspektur upacara peringatan HUT RI ke-81 di kantor DPC Kota Cirebon, Senin 17 Agutus 2026.

Di tengah kondisi tersebut, Prof Rokhmin melihat praktik korupsi dan ketimpangan penegakan hukum saat ini sangat memprihatinkan.  Pesta demokrasi dan pergantian kepemimpinan tidak akan banyak berarti apabila kekuasaan justru menciptakan jarak semakin lebar antara elite dan masyarakat.

Ketua Dulur Cirebonan itu menyoroti fenomena ketika pihak yang memiliki kekuatan atau akses terhadap kekuasaan seolah dapat melanggar aturan dengan mudah. Kondisi semacam itu, menurutnya, berbahaya bagi kehidupan demokrasi karena dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki kekuasaan.

Prof Rokhmin yang merupakan Putra asli Cirebon Timur pun mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan demokrasi sekadar slogan. Rakyat memiliki posisi penting dalam menentukan arah bangsa melalui pilihan politiknya. Karena itu, masyarakat harus lebih kritis dalam menentukan pemimpin masa depan, terutama menjelang Pemilu 2029.

Ia berharap rakyat tidak memilih pemimpin hanya berdasarkan popularitas, pencitraan, hiburan, atau penampilan politik yang ramai di media sosial. Pemimpin masa depan, menurutnya, harus dinilai dari integritas, kapasitas, rekam jejak, prestasi, serta kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa.

Rakyat, kata  Prof Rokhmin, jangan sampai hanya terpukau oleh gaya politik yang gemar berjoget tetapi minim prestasi. Kritik juga diarahkan terhadap figur yang dinilai lebih banyak mempertontonkan aksi simbolik daripada menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Jangan hanya asal joget gemoy gemay, gak jelas. Rakyat harus melihat prestasi dan rekam jejak pemimpin,” ucapnya.

Ia juga mengajak masyarakat agar mempertimbangkan secara serius dampak kebijakan pembangunan terhadap kondisi fiskal negara. Beban utang dan kewajiban negara tidak boleh diwariskan begitu saja kepada generasi mendatang tanpa perhitungan manfaat yang jelas.

Pada akhirnya, kemerdekaan tidak cukup dirayakan dengan pesta dan seremoni. Kemerdekaan harus diwujudkan melalui pemerintahan yang bersih, hukum yang adil, ekonomi yang membuka lapangan kerja, upah yang layak, serta kebijakan yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menjelang 2029, pilihan rakyat akan kembali menentukan arah Indonesia. Karena itu, masyarakat dituntut tidak mudah terpesona oleh popularitas. Pemimpin harus dipilih berdasarkan kemampuan bekerja, integritas, keberanian memperbaiki keadaan, dan prestasi nyata, bukan sekadar kemampuan tampil di depan kamera.