DPP IMM Dukung Tambahan Anggaran BNPT: Ancaman Terorisme Tak Boleh Ditangani Setengah Hati

MNAINDONESIA.ID - Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik, Ari Aprian Harahap, mendukung langkah pemerintah memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui tambahan anggaran sebesar Rp638,36 miliar untuk tahun anggaran 2027.

Ari menilai penguatan anggaran tersebut penting agar upaya pencegahan dan penanganan terorisme dapat dilakukan secara lebih masif, terukur, dan efektif, terutama menghadapi perkembangan ancaman ekstremisme di ruang digital.

“Kami mendukung tambahan anggaran untuk BNPT. Ancaman terorisme tidak boleh ditangani setengah hati. Negara harus memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan pencegahan sejak dini, melakukan deteksi terhadap ancaman, sekaligus memastikan penanganan yang efektif ketika ancaman muncul,” kata Ari, Selasa (22/9/2026).

Menurut Ari, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penyebaran propaganda ekstremisme. Karena itu, strategi penanggulangan terorisme tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan konvensional.

“Hari ini propaganda dan penyebaran paham ekstrem dapat masuk ke ruang pribadi masyarakat melalui media sosial. Karena itu, kemampuan negara untuk melakukan pencegahan di ruang digital harus diperkuat. Jangan sampai negara kalah cepat dengan penyebaran propaganda ekstremisme,” tegasnya.

Usulan tambahan anggaran BNPT tersebut sebelumnya disampaikan Kepala BNPT Eddy Hartono dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI. Dari total Rp638,36 miliar, sebesar Rp526 miliar dialokasikan untuk Program Penanggulangan Terorisme dan Rp112,35 miliar untuk Dukungan Manajemen. Komisi XIII DPR RI kemudian menyetujui pagu dan usulan tambahan anggaran tersebut untuk diteruskan dalam proses pembahasan APBN 2027. (ANTARA News)

Ari mengatakan, anggaran yang diperkuat harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas program. Ia mendorong agar penguatan BNPT tidak hanya berorientasi pada respons terhadap ancaman, tetapi juga memperbesar investasi negara dalam pencegahan dan penguatan ketahanan masyarakat.

“Pencegahan harus menjadi prioritas. Kita harus memperkuat kontra-radikalisasi, deradikalisasi, deteksi dini, literasi digital, edukasi kebangsaan, serta kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Jangan menunggu terjadi aksi teror baru kemudian kita bergerak,” ujarnya.

Anak Muda Harus Jadi Benteng

Ari juga menyoroti pentingnya melibatkan generasi muda dalam agenda pencegahan ekstremisme dan terorisme. Menurutnya, anak muda merupakan kelompok strategis yang harus diberikan ruang untuk menjadi bagian dari solusi.

“Anak muda jangan hanya diposisikan sebagai objek yang harus dilindungi dari propaganda ekstremisme. Mereka harus menjadi bagian dari benteng pencegahan. Organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, kampus, sekolah, dan komunitas harus dilibatkan secara aktif,” kata Ari.

Ia menilai penguatan literasi digital menjadi semakin penting karena kemampuan masyarakat memilah informasi merupakan salah satu unsur dalam menghadapi propaganda ekstremisme di internet.

“Kita harus membangun generasi muda yang kritis, memiliki wawasan kebangsaan, memahami nilai-nilai kebinekaan, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi kebencian maupun propaganda kekerasan,” lanjutnya.

Anggaran Harus Tepat Sasaran

Meski mendukung tambahan anggaran, Ari menekankan bahwa peningkatan anggaran harus diikuti dengan akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi yang jelas.

Menurutnya, publik perlu melihat dampak konkret dari setiap program yang dijalankan BNPT.

“Kami mendukung penguatan anggaran BNPT, tetapi tentu harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. Anggaran negara harus benar-benar menghasilkan program yang efektif dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ari juga mengapresiasi pembahasan Komisi XIII DPR RI yang meminta pendalaman lebih lanjut untuk memastikan sinkronisasi program, efektivitas alokasi anggaran, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas BNPT pada 2027. (ANTARA News)

Ia menegaskan, ancaman terorisme merupakan persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa.

“Negara harus hadir dengan kuat dalam mencegah terorisme, tetapi masyarakat juga harus dilibatkan. Pencegahan terorisme bukan hanya tugas BNPT atau aparat penegak hukum. Ini adalah kerja bersama untuk memastikan masyarakat, terutama generasi muda, tidak menjadi sasaran propaganda ekstremisme,” pungkas Ari.