Kredit Perbankan Sektor Kelautan Hanya 0,35 Persen, Prof Rokhmin Soroti Jalan Panjang Menuju Indonesia Emas 2045

MNAINDONESIA.ID - Di tengah euforia menuju Indonesia Emas 2045, sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi persoalan serius. Sektor yang menopang sekitar 75 persen wilayah Indonesia itu hanya memperoleh kredit perbankan sebesar Rp19,78 triliun atau 0,35 persen dari total kredit nasional yang mencapai Rp5.687 triliun.

Fakta tersebut diungkap Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, saat Kongres Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) ke-XVII di Kampus Politeknik AUP, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Di hadapan ratusan mahasiswa perikanan dari berbagai daerah, Prof Rokhmin memaparkan sejumlah persoalan struktural yang dinilainya menghambat kesejahteraan nelayan dan perkembangan industri kelautan nasional.

“Bagaimana nelayan mau sejahtera kalau bunga pinjaman kita 8,8 persen, tertinggi kedua di ASEAN setelah Vietnam? Bagaimana mau modern kalau 98,77 persen dari 62.866 unit pengolahan ikan kita masih mikro-kecil dan tradisional?” kata Prof Rokhmin yang juga Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan paradoks pembangunan Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 289 juta jiwa, sumber daya alam melimpah dan posisi strategis sebagai negara kepulauan, Indonesia masih berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah.

Ia juga menyoroti perbedaan indikator kemiskinan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada 2025 sekitar 25,2 juta orang. Namun, dengan standar Bank Dunia sebesar US$6,85 per hari atau sekitar Rp3,4 juta per bulan, jumlah penduduk yang masuk kategori miskin mencapai sekitar 172 juta orang atau 60,3 persen populasi.

Persoalan tersebut, kata Prof Rokhmin, diperparah lemahnya penyerapan tenaga kerja. Pada Februari 2025, sekitar 86,6 juta pekerja atau 59,4 persen bekerja di sektor informal. Sementara lapangan kerja baru pada 2025 hanya sekitar 1,9 juta, jauh di bawah tambahan angkatan kerja sekitar 3,5 juta orang.

Di sektor kelautan dan perikanan, persoalan muncul dari hulu hingga hilir. Nelayan masih menghadapi keterbatasan kapal, mesin, BBM, akses pembiayaan, fluktuasi harga ikan, hingga ketergantungan terhadap tengkulak. Saat paceklik dan cuaca buruk, sebagian nelayan kehilangan mata pencaharian dan terpaksa berutang kepada rentenir.

“Paling tragis, selama tiga sampai empat bulan paceklik dan cuaca buruk, nelayan tidak melaut. Tidak ada pekerjaan alternatif. Akhirnya menganggur, utang ke rentenir dengan bunga sangat tinggi. Terjebak miskin selamanya,” ujarnya.

Prof Rokhmin juga menyinggung kerusakan ekosistem pesisir, lemahnya industrialisasi perikanan, serta rendahnya adopsi teknologi. Di sektor budidaya, sekitar 80 persen usaha masih tradisional. Sementara industri pengolahan ikan juga masih didominasi unit usaha berskala kecil dan tradisional.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rokhmin menawarkan Grand Strategy Blue Economy Quick Wins 2026-2030. Strategi itu menitikberatkan transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya menuju innovation-based blue economyyang mengandalkan sains, teknologi, industrialisasi, dan rantai pasok terintegrasi.

Empat agenda utama yang ditawarkan meliputi perikanan tangkap berkeadilan, perikanan budidaya cerdas, penguatan industri pengolahan, serta pengembangan industri bioteknologi kelautan.

Pelabuhan perikanan, misalnya, didorong tidak sekadar menjadi tempat tambat-labuh kapal, tetapi berkembang menjadi kawasan industri perikanan terpadu. Teknologi cold chain, kecerdasan buatan, Internet of Things, big data, drone, kapal ramah lingkungan, hingga sistem lelang ikan digital dinilai perlu diperluas.

Potensi ekonomi biru juga dinilai sangat besar. Sektor budidaya disebut memiliki peluang pengembangan melalui teknologi RAS, bioflok, IMTA, AI, dan IoT. Sementara bioteknologi kelautan dapat menghasilkan produk bernilai tinggi seperti kolagen, omega-3, kitosan, biomaterial, farmasi, kosmetik, hingga bioplastik.

Menurut Rokhmin, Indonesia juga harus menghentikan kebiasaan mengekspor komoditas laut dalam bentuk bahan mentah. Rumput laut, misalnya, harus didorong masuk ke industri hilir sehingga menghasilkan nilai tambah lebih besar di dalam negeri.

Di akhir pemaparannya, Prof Rokhmin menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia. Mahasiswa perikanan, menurut dia, harus menguasai kompetensi teknis, teknologi digital, kewirausahaan, kepemimpinan, kemampuan bahasa asing, serta memiliki etos kerja dan integritas.

“Produksi harus efisien, ekologi harus lestari, dan nelayan atau pelaku usaha harus sejahtera. Itulah Blue Economy sejati,” tegasnya.