Muswil IPK Jabar 2026: Teh Amalia Darmawan Kembali Pimpin, Layanan Kesehatan Jiwa Diperluas

MNAINDONESIA.ID - Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Jawa Barat diminta mempercepat langkah memperluas layanan kesehatan mental hingga tingkat desa dan kelurahan. Pesan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) IPK Indonesia Wilayah Jawa Barat yang digelar di UPTD Pelatihan Kesehatan (Upelkes) Provinsi Jawa Barat, Bandung, Minggu (6/9/2026).

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, persoalan kesehatan mental masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dengan menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Psikolog klinis harus lebih aktif turun ke lapangan dan membangun kolaborasi dengan pemerintah serta masyarakat.

“IPK Jabar diminta untuk berlari. Jangan hanya duduk manis menunggu pasien di ruang puskesmas, tetapi ikut bergerak aktif turun ke lapangan. Kita harus bersama-sama mengentaskan setiap permasalahan sosial dan kesehatan mental sampai ke tingkat desa dan kelurahan di Jawa Barat,” tegas Herman.

Muswil yang berlangsung empat tahunan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi organisasi. Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dengan prosesi membunyikan kelocer, mainan tradisional baling-baling khas Sunda. Simbol tersebut menggambarkan harmoni, keseimbangan, dan gerak dinamis dalam membangun kepedulian terhadap kesehatan jiwa.

Salah satu capaian penting IPK Jabar periode 2022–2026 adalah keberhasilan mendorong penempatan psikolog klinis di fasilitas kesehatan primer. Sebanyak 13 puskesmas, terdiri atas 12 puskesmas di Kota Bandung dan satu puskesmas di Kabupaten Sumedang, telah menjadi ruang pengabdian psikolog klinis.

Pengalaman tersebut kemudian dirangkum dalam buku Antologi Kisah Jiwa Waluya di Puskesmas Jawa Barat yang dibedah dalam rangkaian Muswil. Editor buku, I Putu Ardika Yana, M.Psi., Psikolog, mengungkapkan, para psikolog menghadapi berbagai tantangan, mulai dari adaptasi dengan sistem pelayanan kesehatan primer, edukasi lintas profesi, hingga penanganan persoalan psikologis yang berkaitan dengan tekanan ekonomi dan masalah sosial keluarga.

Model penempatan psikolog di puskesmas tersebut diharapkan menjadi proyek percontohan yang dapat diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Selama periode 2022–2026, IPK Jabar juga mencatat berbagai capaian lain. Organisasi menggelar tujuh workshop profesional dan satu webinar nasional, melakukan pendataan kebutuhan pelatihan serta kredensial, dan membangun kemitraan dengan 38 instansi melalui 16 nota kesepahaman.

Jejaring tersebut melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga sosial, hingga sektor swasta. Salah satu program konseling mahasiswa di Telkom University mencatat tingkat kepuasan layanan 86,6 persen hingga Triwulan II 2026.

Kiprah IPK Jabar turut terlihat melalui tiga satuan tugas. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dan Adiksi (PPKKA) menjalankan 29 kegiatan, Satgas Kesehatan Psikologis Anak dan Remaja (KPAR) 24 kegiatan, sementara Satgas Krisis dan Kebencanaan (KK) menjalankan 20 agenda tanggap darurat, termasuk respons terhadap bencana di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Pada penghujung Muswil, peserta secara mufakat kembali memilih Teh Amalia Darmawan, S.Psi., M.Psi., Psikolog sebagai Ketua IPK Indonesia Wilayah Jawa Barat periode 2026–2030.

Amalia berkomitmen mempercepat ekspansi layanan psikolog klinis di puskesmas dan memperluas jangkauan layanan hingga pelosok desa. Kepemimpinan baru tersebut diharapkan mampu membawa kesehatan mental keluar dari ruang praktik menuju layanan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.