Dokter Asad: Money Politic Mencedrai Nilai-nilai Demokrasi

Pesta demokrasi merupakan momen penting dalam perjalanan sebuah bangsa untuk menentukan arah dan masa depan negara. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan demokrasi.

Namun, fenomena money politic atau politik uang sering kali menjadi penghambat dalam mewujudkan demokrasi yang bersih dan beradab. 

Demikian pandangan Presidium Majelis Wilayah KAHMI Jabar, dr. Asad,Sp.THT-KL pada diskusi publik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 dengan tema "Mengawal Pesta Demokrasi Dengan Beradab Untuk Indonesia Emas", Kamis (26/7/2024).

"Praktik politik uang tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mengancam integritas dan legitimasi hasil pemilihan," ujar dr. Asad. 

Lebih lanjut, dr. Asad menilai money politic adalah tindakan memberikan uang atau barang berharga lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu telah mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan menciptakan ketidakadilan bagi calon-calon yang berkompetisi secara jujur dan beretika.

" Ketika kami menggelar acara ini, ada sahabat kami yang merupakan aktivis juga politisi yang mengapresiasi tapi berpandangan bahwa money politic tetap dibutuhkan dan sulit mewujudkan pesra demokrasi tanpa uang. Saya bilang ini bisa, kembalikan ke hati nurani kita. Bukankah itu hanya memberikan beban sehingga mencedrai demokrasi juga moral kita," ujar dr. Asad yang juga menjadi sala satu calon walikota di Cirebon.

dr. Asad juga menceritakan saat Ia mendaftarkan diri ke salah satu partai dan ada sesi tanya jawab dari petinggi partai tersebut soal berapa kesanggupan logistic, dalam hal ini uang. Bahkan, kata petinggi partai bahwasanya biaya politik untuk kota sangat besar sehingga konsep dan pemikiran saja tidak cukup.

Melihat fenomena di atas, dr Asad yang dikenal tokoh yang sangat menolak praktik money politic pun langsung menentang karena itu tidak benar.

Oleh karena itu, kata dr. Asad, kegiatan yang diprakarsai oleh KAHMI Jabar semata untuk mengetuk hati hingga akal sehat agar pesta demokrasi untuk memilih calon kepala daerah baik walikota, bupati dan gubernur dengan beradab, syaratnya tanpa politik uang.

Dengan demikian, dr. Asad berharap pasca digelarnya kegiatan ini, ada semacam gerakan moral dari civil society yang dapat mewujudkan proses pemilihan yang lebih bersih, transparan, dan adil, serta memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

dr. Asad kembali menganalogikan ketika dulu, ada fatahilah yang bisa mengusir VOC Belanda dari bumi nusantara, maka saat ini tidak menutup kemungkinan, peserta diskusi publik yang hadir bisa menjadi fatahila yang bisa mengusir bila perlu membumi hanguskan praktik money politic yang destructive itu.

Dari kota wali ini, dr Asad menyerukan agar seluruh warga Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang beradab sehingga calon kepala daerah mendatang adalah hasil dari suara rakyat yang keterpilihan mereka berasal dari jejak rekam kerja yang baik dan bukan dari hasil money politic.

" Demokrasi yang bersih menjadi syarat untuk bisa mewujudkan Indonesia emas 2045, dan itu bisa dilakukan dengan tanpa money politic," tutup dr. Asad.