Pengakuan Palestina: Langkah atau Hanya Retorika?

MNAINDONESIA.ID - Pengakuan negara Palestina oleh Presiden AS Donald Trump dalam pertemuan puncak yang akan datang di Arab Saudi memang terdengar menggembirakan bagi banyak kalangan. Namun, kenyataannya tidaklah semudah itu. Sejarah panjang yang membekas di Gaza dan Tepi Barat menunjukkan bahwa pengakuan semata tidak akan menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini. Bahkan, beberapa pihak berpendapat bahwa pengakuan ini mungkin lebih berfungsi sebagai pengalihan perhatian dari isu-isu lain yang lebih mendesak.

Sejak 147 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, termasuk negara-negara besar seperti Rusia dan sebagian besar negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia, pengakuan tersebut tidak serta merta menyelesaikan perselisihan yang ada.

AS, Israel, dan sebagian besar negara Eropa Barat tidak mengakui Palestina sebagai negara yang sah. Bahkan, sebagian besar negara-negara ini lebih memilih untuk mendukung Israel yang mereka anggap sebagai sekutu strategis di kawasan Timur Tengah yang penuh ketegangan.

Di tengah krisis yang semakin meningkat di Gaza, dengan serangan militer Israel yang semakin agresif, masyarakat internasional terus menuntut penyelesaian yang lebih konkret. Banyak negara menyuarakan bahwa pengakuan Palestina hanya dapat menjadi langkah awal yang harus diikuti dengan pengaturan wilayah yang jelas dan hak-hak dasar rakyat Palestina yang dihormati.

Namun, di balik janji pengakuan ini, ada kekhawatiran bahwa pengakuan AS terhadap Palestina tidak lebih dari sebuah simbolis tanpa perubahan substansial.

Sumber diplomatik di Teluk yang terlibat dalam pembicaraan ini menyebutkan bahwa deklarasi AS ini akan mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, dengan lebih banyak negara yang bergabung dalam Abraham Accords. Akankah ini berarti lebih banyak normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel? Ini tentu akan menjadi isu besar dalam pertemuan tersebut.

Tetapi apakah ini bukan sekadar permainan politik dengan keuntungan ekonomi bagi negara-negara Teluk, seperti yang tercermin dalam investasi besar yang dijanjikan oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ke Amerika Serikat? Tentu saja, investasi besar tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk mempererat hubungan dengan kekuatan besar dunia, yang selama ini dianggap sebagai salah satu pilar kestabilan di Timur Tengah.

Ketegangan semakin meningkat dengan pengabaian terhadap negara-negara yang dianggap sebagai mitra penting Palestina, seperti Mesir dan Yordania, yang tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Pengabaian ini menjadi sinyal bahwa pengakuan Palestina oleh Trump mungkin tidak hanya soal hak-hak Palestina, tetapi lebih kepada dinamika politik yang lebih besar di kawasan tersebut, terutama dalam menghadapi Iran dan Rusia yang memiliki pengaruh besar di wilayah itu.

Namun, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Palestina saat ini adalah lebih dari sekedar pengakuan. Mereka membutuhkan langkah konkret yang melibatkan penarikan tentara Israel dari wilayah pendudukan dan pemberian akses penuh terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk pembentukan negara yang sah dengan batas yang jelas.

Tanpa itu, pengakuan semata akan tetap menjadi sebuah lip service yang tidak membawa perubahan berarti. Pengakuan Palestina hanya bisa berarti sesuatu jika diikuti dengan tindakan nyata yang memastikan kebebasan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina, bukan sekadar penggunaan diplomasi untuk kepentingan politik semata.

Sementara itu, dengan investasi besar yang dijanjikan oleh negara-negara Teluk, tampaknya konflik Israel-Palestina tidak akan menjadi agenda utama dalam pertemuan ini. Sebagai gantinya, lebih banyak perhatian akan diberikan pada kesepakatan ekonomi dan pembentukan aliansi baru yang mungkin akan menguntungkan beberapa negara, namun tetap membiarkan persoalan Palestina menggantung tanpa solusi.