Prihatin Banjir di Cirebon, Prof Rokhmin Tawarkan Jurus Jitu

Tokoh Dulur Cirebon, Prof Rokhmin Dahuri mengaku prihatin melihat sejumlah wilayah di Cirebon dilanda banjir, padahal persoal ini kerap terjadi.

Menurut dia, pihak yang berwenang sejatinya memberikan atensi penuh, bukan hanya memberikan pernyataan yang seolah menyalahkan tiingginya debit air di beberapa sungai seperti Sungai Ciberes dari Bendung Ambit dan Sungai Cisanggarung. 

Sebagai putra daerah di Karang Bulu Desa Gebang Mekar, Prof Rokhmin menilai  banjir yang kerap terjadi berulang kali ini sejatinya ada solusi.

"Mohon maaf tidak bermaksud untuk menyalakan satu atau dua pihak, tapi kan berarti pihak yang berwenang tuh kayak nggak ada kepedulian, kaya cuek bebek gitu aja. Padahal banjir kan sebenarnya sesuatu yang bisa diantisipasi dan bisa ditanggulangi," ujar Prof Rokhmin saat berada di Desa Gebang, Rabu (6/3/2024).

Guru Besar IPB University ini sangat menyayangkan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak melakukan pengerukan sungai secara masif, terkesan pasif dan membiarkan begitu saja. Setelah dikeruk, perlu dibangun tembok disisi sungai. 

Terlepas setuju atau tidak, tembok dapat berperan sebagai penghalang alami untuk mengurangi risiko banjir. Tembok juga dapat melindungi tanah di sekitar sungai dari erosi yang disebabkan oleh aliran air yang kuat.
Pembangunan tembok ini pun memberikan perlindungan bagi pemukiman, pertanian, dan infrastruktur penting lainnya. Selain itu, pembangunan tembok dapat menjadi langkah adaptasi terhadap perubahan iklim dan intensitas banjir yang meningkat.

Prof Rokhmin menuturkan, antisipasi banjir oleh Kabupaten Cirebon, mesti dilakukan sepanjang tahun, tidak hanya saat mendekati masuknya musim hujan.

Menurut dia, penanganan banjir masuk dalam program prioritas penanggulangan bencana pemerintah. Dia menegaskan, pengerukan perawatan drainase dan saluran air seharusnya dilakukan sepanjang tahun.

Apabila kendalanya terletak pada anggaran yang tidak mencukupi, dia mengusulkan pengajuan anggaran dilakukan dalam pola tahun jamak (multi years). 

Dia mengemukakan, anggaran dalam bentuk tahun jamak dapat lebih menjamin upaya antisipasi banjir yang berkesinambungan. Selain itu, kata dia, Kabupaten Cirebon pun harus segera bertemu pemerintah daerah yang letaknya berdekatan dengan Cirebon untuk membahas persoalan ini. 

Kemudian, Prof Rokhmin sangat menyayangkan kebiasaaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Sampah yang dibuang di saluran air, selokan, atau sungai dapat menjadi penghalang aliran air. Ini dapat menghambat aliran air dan menyebabkan genangan air, terutama selama periode hujan deras.

Saat menjadi Menteri KKP, Prof Rokhmin berinisiasi membangun pelabuhan agar kapal-kapal nelayan tidak perlu berada bibir sungai. Hal ini untuk mengatasi aampah yang berserakan di daerah aliran sungai sehingga menciptakan sedimentasi di saluran air, menyebabkan penyumbatan dan meningkatkan risiko banjir.

Jika sampah menumpuk di area resapan atau sungai, ini dapat menyebabkan penurunan kapasitas aliran air. Hal ini dapat mengakibatkan air meluap ke daerah sekitarnya selama periode hujan intensif.

Untuk mengurangi risiko banjir yang disebabkan oleh pembuangan sampah, penting untuk melakukan tindakan yang mencakup pada edukasi kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan. Lalu menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan memadai, termasuk tempat pembuangan sampah yang sesuai dan daur ulang.

" Soal edukasi, maka ada sanksi yang tegas. Banjir tidak serta disalhkan ke pemerintah, namun juga menjadi beban bersama, baik pemerintah dan masyarakat," tutur Prof Rokhmin.,

Penataan ulang kawasan hulu setiap sungai yang mengalir ke Pantura, permukiman di kawasan bantaran sungai agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Pada pasal 15 di aturan tersebut berbunyi, jika terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Untuk garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan tiga meter.

Semakin dalam sungai, maka jaraknya semakin jauh. Sedangkan untuk sungai bertanggul dalam perkotaan ditentukkan paling sedikit berjarak tiga meter.

" Pemerintah Daerah sudah jalankan atau belum soal peraturan diatas?, jika belum, tentu sangat disayangkan. Nanti jika hujan salahkan hujan hingga angin," katanya. 

Lebih penting lagi,  adalah luas hutan di Kabupaten Cirebon dan daerah sekitar harus dimasifkan penanaman pohon. Hutan gundul yang terjadi di sejumlah kawasan dataran tinggi di Jawa Barat dinilai menjadi penyebab utama banjir yang terus melanda kawasan yang ada. Keberadaan hutan gundul itu dinilai tak mampu menahan air agar meresap ke tanah, sehingga langsung mengalir ke sungai dan menimbulkan luapan di daerah muara. 

Lahan pertanian di Cirebon juga tergerus pembangunan perumahan. Lahan-lahan yang semula hijau dengan tanaman padi kini sudah berubah menjadi lahan berbeton.

Untuk itu, Prof Rokhmin mengimbau ke pemerintah juga agar tidak asal memberikan izin kepada pihak-pihak yang getol membangun perumahan di atas lahan produktif.

Prof Rokhmin juga menyarankan agar adanya inventarisasi titik saluran yang tidak berfungsi sehingga dilakukan normalisasi.

Perlu diketahui, banjir merendam tujuh kecamatan di Cirebon Timur, Kabupaten Cirebon, setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak Selasa (5/3). Akibat banjir tersebut, satu orang warga meninggal dunia.

Dari data resmi yang dikeluarkan oleh BPBD Kabupaten Cirebon, terdapat tujuh kecamatan yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Waled, Karangwareng, Ciledug, Pasaleman, Pabedilan, Pangenan, dan Babakan.